JAKARTA, SNN, – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak akan melarang mudik Lebaran tahun ini meski pandemi Covid-19 belum berakhir.
“Dapat kami kemukakan terkait dengan mudik 2021, pada prinsipnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang (mudik),” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR, Selasa (16/3/2021).
Namun, kata Budi, ada sejumlah pengaturan untuk memastikan protokol kesehatan ditegakkan. Kemenhub juga akan berkoordinasi dengan Gugas Tugas Penanganan Covid-19 untuk mengatur kegiatan mudik tahun 2021.
“Mekanisme mudik itu kita atur bersama dengan pengetatan dan melakukan tracing terhadap mereka-mereka yang akan berpergian,” ujarnya.
Kendati demikian, Budi menegaskan bahwa Kemenhub juga tetap memperhatikan isu strategis yang muncul apabila mudik dilaksanakan.
Pertama, ia menyebut akan adanya lonjakan pergerakan orang. Terlebih lagi, program vaksinasi Covid-19 yang sudah berjalan semakin membuat hasrat bepergian masyarakat tak terhindarkan.
“Program vaksinasi diprediksi akan membuat masyarakat ingin bepergian. Juga adanya PPnBM 0 persen, dimana kepemilikan mobil bisa bertambah,” ujarnya.
Selain itu, penggunaan tes GeNose yang lebih murah sebagai syarat perjalanan di terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara akan dijalankan.
Menurut Budi, GeNose dimungkinkan akan meningkatkan minat perjalanan masyarakat karena penggunaannya yang mudah dan murah.
“Oleh karenanya, kita melakukan upaya penekanan agar Covid-19 yang masih banyak di masyarakat, dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan masyarakat juga harus beradaptasi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Budi juga tak melupakan faktor cuaca dan bencana alam yang bisa menjadi isu strategis pelaksanaan mudik Lebaran 2021. Untuk itu, pihaknya mengaku terus memperhatikan kondisi cuaca dan potensi bencana alam pada masa mudik Lebaran.
Diketahui, tahun lalu, pemerintah melarang masyarakat mudik untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. (dil)
